Perum Damri Unit Kota Bandung ‘Gampangkan’ Pencemaran Lingkungan Akibat Asap Bus

Bandung, KMI – Sorotan Koran Modus Investigasi Edisi 193 Thn VI / 20-30 April 2013 terhadap asap bus kota Damri yang sangat mengganggu warga kota Bandung dan menimbulkan polusi yang merusak lingkungan serta tingkah laku para sopir Damri yang seenaknya menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan, terkadang ditengah jalan ditanggapi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU ) Perum Damri Unit Kota Bandung, Herman Supriyadi dengan mengatakan bahwa permasalahan itu ‘gampang’.

Herman Supriyadi kepada Modus Investigasi dengan sikap arogan tidak mau tahu keluhan masyarakat mengakui bahwa asap bus kota Damri tersebut mengepul menghitam dan mengganggu warga kota.

“ Kita jelaskan lain kali saja, kita mengakuinya kok, gampang itu ,” ketus Supriyadi dengan arogansi yang tinggi sembari jalan meninggalkan wartawan.

Tidak jelas sikap Herman Supriyadi ini dengan mengatakan ‘gampang’ pencemaran lingkungan yang rentan menimbulkan gangguan kesehatan terhadap warga masyarakat kota Bandung akibat asap mengepul hitam pekat dari corong knalpot bus kota Damri.

Diperoleh keterangan dilingkungan Kantor Damri unit Kota Bandung, Jalan Soekarno – Hatta bahwa Herman Supriyadi adalah seorang Kasubag TU yang baru setelah Kasubag TU yang lama pindah.

Agaknya Herman Supriyadi bersikap arogan dan merasa lebih super karena merasa sebagai orang kuat di Perum Damri unit kota Bandung, dengan sikap meremehkan polusi yang mengancam kesehatan warga kota Bandung dengan ringan mengatakan bahwa persoalan polusi akibat asap bus kota Damri ini ‘gampang’.

Menyikapi sikap Perum Damri unit kota Bandung yang terkesan tidak perduli dengan pencemaran lingkungan, Ketua Forum RT dan RW Jawa Barat, Achdiat Kartamihardja,SE kepada Modus Investigasi mengatakan, tidak semestinya Perum Damri unit kota Bandung bersikap demikian.

Dikatakan oleh Achdiat, Perum Damri sebagai salah satu perusahaan milik negara semestinya memberikan contoh kepada kalangan masyarakat untuk penanggulangan masalah pencemaran lingkungan.

Akademisi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari Partai PDIP ini menyorot tajam situasi bus kota Damri di kota Bandung saat ini yang kebanyakan menimbulkan polusi yang sangat mengganggu masyarakat.

“Kelihatannya, para pengurus bus Damri di kota Bandung adalah orang-orang yang tidak professional, kebanyakan bus kota Damri di kota Bandung mengeluarkan asap hitam yang tebal, sehingga sangat mengganggu kepada masyarakat. Khususnya pengendara sepeda motor asap bus kota Damri ini menimbulkan mata perih, sehingga rentan menimbulkan kecelakaan. Ini harus diperhatikan, bila tidak sanggup mengurusi bus kota Damri di kota Bandung agar pimpinan unit bus kota Damri Bandung dengan legowo mengundurkan diri, karena masih banyak orang Bandung yang mampu mengurusi itu dengan mengikuti aturan “ kata Achdiat.

Menurut Achdiat, pengurus bus kota Damri Kota Bandung tidak boleh arogan dan mengabaikan keselamatan pengendara juga kesehatan warga kota Bandung. Perum Damri harus mengikuti program Pemerintah Kota Bandung yang telah melakukan test uji emisi gas buang, dan hal ini wajib dipatuhi oleh Perum Damri.  

Senada dengan Achdiat, Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Jawa Barat, Agus Fifa Kusumah menyesalkan sikap Kabag TU Perum Damri unit kota Bandung yang menggampangkan permasalahan pencemaran lingkungan akibat asap bus kota yang mengepul hitam.

Dikatakan oleh Agus, masyarakat biasa saja di Kota Bandung diwajibkan untuk mengikuti test uji emisi gas buang. Perum Damri sebagai perusahaan milik pemerintah tidak boleh bersikap arogan dan tidak mau tahu pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan dan kesehatan warga kota.

Sikap bus kota Damri unit kota Bandung yang menyengsarakan warga kota ini akan menjadi salah satu perhatian kami, akan kami adakan investigasi dan pemantauan terhadap perilaku bus kota Damri di kota Bandung, bila tetap membandel akan kami laporkan kepada pihak yang berwenang dan bila perlu kami akan bekerja sama dengan aparat untuk memulangkan bus-bus kota Damri yang bermasalah dari lapangan, kata Agus. * (HaN)

DPD KSPSI Jabar Bersatu

Bandung, KMI – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat  (DPD KSPSI Jabar) mengadakan rekonsiliasi di aula KSPSI Jabar Jalan Lodaya 41A Bandung, Kamis (25/4).

Rekonsiliasi DPD KSPSI Jabar ini dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI, Rudy Prayitno dan Team Rekonsiliasi DPP, Mustaqin, Yenny Amir dan Armyn Siregar berserta seluruh pengurus DPD KSPSI Jabar dibawah kepemimpinan Agus Salide, SH dan H. Aceng Eno Mulyono.

Acara rekonsiliasi ini berlangsung tertib , dua kubu kepengurusan yang selama ini berbeda prinsip dalam mengurus pekerja di Jawa Barat sama-sama menyadari bahwa persatuan dan kesatuan merupakan sesuatu yang terbaik untuk bisa saling mengisi dan bertukar pikiran dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja di Jawa Barat.

Para pengurus Federasi  dan Serikat Pekerja Anggota (SPA) yang selama ini menginduk dibawah Agus Salide, SH sebagai Ketua menyambut baik dan mendukung rekonsiliasi ini, pengurus Federasi dan SPA yang selama ini menginduk dibawah H.Aceng Eno Mulyono juga menyambut baik dan mendukung suatu kesatuan dan persatuan di KSPSI Jawa Barat.

Rekonsiliasi ini terjadi atas inisiatif Agus Salide, SH dan H. Aceng Eno Mulyono sebagai Ketua DPD KSPSI di dua kubu berbeda dengan membentuk team rekonsiliasi di masing-masing kubu.

Secara aklamasi keputusan dalam rekonsiliasi ini, H. Aceng Eno Mulyono sebagai Ketua Umum DPD KSPSI Rekonsiliasi, Agus Salide, SH sebagai ketua dan Ganjar Supriadin sebagai wakil Ketua, serta R. Soebarkah Soerapradja sebagai Sekretaris Umum.

Agus Salide, SH dalam sambutannya pada Acara ini mengatakan sebenarnya pihaknya lebih menyukai bila rekonsiliasi ini dimulai dari atas ( DPP ). Dikatakannya rekonsiliasi ini tidak memiliki Surat Keputusan (SK), namun atas dasar pemikiran demi kepentingan para pekerja yang dibawah naungan KSPSI di Jawa Barat, sehingga pihaknya dengan niat yang murni memberikan mandat kepada team rekonsiliasi.

Menurut Agus Salide, sebagai praktisi hukum dirinya tidak mau melanggar ketentuan hukum organisasi, dan secara pribadi tidak memiliki masalah dengan ketua lainnya  ( H. Aceng Eno Mulyono,red ). Menurutnya, persoalan yang ada di tubuh DPD KSPSI Jawa Barat, ada baiknya dan seharusnya diselesaikan di Jawa Barat.

Sementara itu, H. Aceng Eno Mulyono dalam sambutannya mengatakan, rekonsiliasi yang sudah dilaksanakan DPD KSPSI Jawa Barat ini merupakan langkah baik yang menunggu keputusan dari DPP. Kesepakatan yang diketahui dan disetujui para Ferderasi dan SPA merupakan keputusan dan kesimpulan DPD KSPSI bersatu di Jawa Barat.

Menurut Aceng Eno, dengan bersatunya DPD KSPSI Jawa Barat, sehingga tidak ada lagi DPD KSPSI kubu Aceng Eno, dan tidak ada lagi DPD KSPSI kubu Agus Salide, yang ada adalah DPD KSPSI Jawa Barat Rekonsiliasi.

Dalam sambutannya Aceng Eno mengatakan, saat ini di tubuh DPD KSPSI Jawa Barat ada 3 kubu, namun tidak pernah ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Aceng Eno berharap DPD KSPSI di Jawa Barat bisa bersatu dan resmi melalui Konferda.

Aceng Eno berharap rekonsiliasi kedua kubu DPD SPSI Jabar ini difokuskan untuk kebersamaan jangan kepentingan kelompok.

Sekretaris DPP KSPSI, Rudy Prayitno dalam sambutannya mengatakan, inisiatif DPD KSPSI Jabar ini merupakan yang pertama terjadi di seluruh DPD KSPSI se Indonesia.

Dikatakan oleh Rudy, PP SPA sudah menyetujui dan menandatangani DPP Rekonsiliasi, dan diharapkan dengan terjadinya rekonsiliasi di tubuh KSPSI mampu mempersatukan kembali  organisasi pekerja Indonesia yang sudah dikenal hingga ke Manca Negara ini.

Rudy berharap rekonsiliasi di DPD KSPSI Jawa Barat ini murni dari hati dan nurani kedua Ketua DPD KSPSI untuk suatu kesatuan dan persatuan.

Rekonsiliasi ini menurut Rudy bertujuan untuk mewujudkan Kongres KSPSI yang bisa diikuti hanya 1 kelompok kepengurusan DPD KSPSI dan DPD KSPSI Jabar bisa melakukan Konferda setelah ada kongres DPP.

Anggota team rekonsiliasi DPP KSPSI Mutaqin dan Yenny Amir menyambut baik dan menyetujui rekonsiliasi DPD KSPSI Jawa Barat ini, diharapkan dalam proses rekonsiliasi ini agar melihat ke depan jangan terlalu berpatokan kepada AD/ART KSPSI.

Dipaparkan oleh Mutaqin, kepengurusan rekonsiliasi ini maksimal 6 bulan sehingga diharapkan ada konsolidasi, jangan ada perbedaan pendapat karena yang bertanggung jawab di daerah adalah DPD KSPSI rekonsiliasi. * (HaN/F.Pewarta KSPSI)  

           

Penerimaan Calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian TA 2013

Bandung, KMI - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Jabar memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2013. Jumlah peserta didik sebanyak 300 orang terdiri dari 250 pria dan 50 wanita, dengan lama pendidikan selama 4 (empat) tahun bertempat di Akademi Kepolisian Semarang. Pembukaan pendidikan Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2013. Selama pelaksanaan penerimaan Calon Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2013 tidak dipungut biaya apapun serta tetap berpedoman bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH).

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 24 April s.d. 21 Mei 2013 di Polres/Polrestabes jajaran Polda Jabar, calon peserta sebelumnya harus melakukan registrasi online melalui website www.penerimaan.polri.go.id. Setelah mendapatkan ID registrasi, calon datang sendiri ke tempat pendaftaran untuk melaksanakan verifikasi dengan membawa persyaratan sebagai berikut : asli dan copy KTP yang dilegalisir, asli dan copy akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir, asli dan copy semua ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, asli dan copy rapor SD, SMP, SMU yang dilegalisir sekolah setempat, copy rapor bagi yang masih SMA kelas XII semester 5 yang dilegalisir serta surat keterangan dari kepala sekolah, asli dan copy SKCK yang dilegalisir, asli dan copy surat keterangan kesehatan dari Puskesmas setempat yang dilegalisir, pas foto berwarna latar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 20 lembar serta foto close up berwarna latar merah ukuran 3R sebanyak 2 lembar dan surat permohonan ditulis tangan dengan huruf besar bermaterai. Setelah semua persyaratan lengkap peserta akan menerima nomor Polres/Polrestabes.

Adapun seleksi yang akan diikuti meliputi seleksi administrasi, kesehatan, psikologi, kemampuan jasmani dan uji akademis. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Polres/Polrestabes jajaran Polda Jabar atau Subbag Diapers Bag Dalpers Biro SDM Polda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung Telp. (022) 7811386/7800011/7800012 dan fax (022) 7811386. * ( HaN/Humas Polda Jabar)

Kapolres Targetkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Selayar, KMI -  Memberikan pelayanan prima dari sisi penanganan perkara tindak pidana illegal fishing melalui rangkaian kegiatan “Deklarasi Stop Illegal Fishing” merupakan sebuah harga mati bagi Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Moh. Hidayat B, SH.SIK.MH.

Selaku pelindung dan pengayom kantibmas, pihaknya berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada seluruh komponen warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dikatakannya, pengendalian kegiatan illegal fishing merupakan salah satu bentuk komitmen pelayanan prima kepada warga masyarakat, yang beberapa waktu lalu telah mengilhami digelarnya rangkaian kegiatan Deklarasi “Stop Illegal Fishing” dengan sasaran akhir pengamanan di bidang sumberdaya alam. Khususnya potensi sumberdaya alam hayati yang terdapat di dalam dasar laut.

Sebelum disampaikan secara resmi di hadapan wartawan media cetak, online dan media elektronik. Komitmen ini telah lebih awal dipaparkan secara gamblang oleh Moh. Hidayat dihadapan bupati, ketua DPRD, kepala desa, masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar serta unsur penegak hukum lainnya, seperti : Dandim, Kejari dan Ketua Pengadilan Negeri. *(Fadly Syarif)

Warga Bandung Keluhkan Asap Hitam Damri

Bandung, KMI - Berdasarkan pantauan yang dihimpun Modus Investigasi di lapangan, ditemukan banyak keluhan dari warga terkait keberadaan bus DAMRI di Kota Bandung saat ini. Dua hal yang paling dirasa mengganggu yaitu asap hitam yang dikeluarkan dari knalpot dan kondisi bus DAMRI kelas ekonomi yang tidak nyaman.

Kondisi armada bus DAMRI kelas ekonomi di Kota Bandung dinilai tidak layak digunakan. Deretan kursinya banyak yang sobek, lantai yang kotor dan atap bus bocor saat hujan turun. Pedagang asongan yang naik – turun bus sesuka hati. Serta penumpang yang berdesakan memadati bus sudah menjadi pemandangan yang biasa.

Jumlah penumpang yang berlebihan tidak hanya terjadi di bus DAMRI kelas ekonomi, tetapi juga untuk kelas ekonomi AC. Sementara pengendara lain mengaku kesal saat berada di belakang bus DAMRI. Banyak bus DAMRI yang mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya hingga radius 500 meter setelah bus melaju. Sehingga, kendaraan yang berada di belakang bus terutama sepeda motor harus merasakan kurang jelasnya pandangan serta sesak nafas akibat kepulan asap hitam tersebut.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu seringnya supir bus DAMRI menaikan atau menurunkan penumpang tidak dilokasi pangkalan DAMRI yang ada. Supir bus terkesan arogan dengan berhenti disembarang tempat untuk menaikan atau menurunkan penumpangnya tanpa memperhatikan kendaraan yang berada dibelakangnya. Hal ini tentu saja sering membuat kaget dan geram pengendara yang berada di belakang bus, dan tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kecelakan lalulintas.

Angkutan umum ini memang jauh lebih murah dibandingkan dengan angkutan umum lainnya. Namun tarif murah bukan berarti membuat kondisi DAMRI harus tidak nyaman. Harapan warga untuk menikmati angkutan umum yang nyaman harus dapat diwujudkan. Jika tidak, masyarakat akan memilih alat transportasi lain seperti motor dan mobil pribadi. Dan hal itu dapat menyebabkan ruas jalan di Bandung semakin padat dan macet. *(Harrys)