Bandung, KMI -
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Jabar menyelenggarakan workshop tentang peran BPK RI dalam mendorong
terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihadiri para
wartawan Jabar.
Sebagai pembicara utama adalah Kepala
Perwakilan BPKRI Jabar Kornel Syarif.
"Di Jabar dari 27 kabupaten dan kota sepanjang 2012
hanya 3 yang memperoleh WTP, sisanya WDP," ujarnya membuka diskusi, Jumat
lalu.
Dia mengatakan kasus pemda tidak
dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)kebanyakan karena masalah
laporan aset yang belum sesuai dengan ketentuan. Sisanya karena terkait
investasi non permanen, piutang, penyertaan modal dan laporan bantuan sosial.
Menurutnya, pemda harus peduli dengan
opini WTP. Sebab opini itu menunjukan kinerja daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar