Jakarta, KMI - Wasekjen DPP PDIP, Hasto
Kristiyanto menegaskan jika pernyataan politisi PKS soal seruan boikot pada
sidang umum MPR dan upaya pembentukan Pansus kecurangan Pilpres 9 Juli 2014 itu
merupakan cermin ambisi kekuasaan yang berlebihan. PDIP pun kecewa dengan
manuver-manuver yang akan menghambat jalannya Jokowi-JK menuju RI 1 itu.
"PDIP
kecewa dengan manuver-manuver yang dilakukan untuk menghambat capres terpilih
Jokowi-JK itu. Berbagai pernyataan yang
disampaikan para elite PKS seperti Gamari Sutrisno yang menyerukan ancaman
boikot sidang umum MPR dan upaya membentuk Pansus kecurangan Pilpres di DPR
lebih mencerminkan ambisi kekuasaan yang berlebihan," tegas Hasto dalam
pernyataan tertulisnya pada wartawan di Jakarta, Minggu (3/8/2014).
Menurut
Hasto, manuver-manuver politik yang dilakukan dengan berbagai pernyataan untuk
menghambat laju calon presiden terpilih Joko Widodo, menurut Hasto, sudah tidak
relevan lagi dengan demokrasi saat ini. "Saudara Gamari Sutrisno kami
harapkan dapat membuka mata hati atas realitas suara rakyat yang telah memilih
Jokowi," ujarnya.
Karena itu,
jubir tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla itu juga
mengingatkan, bahwa dalam berpolitik semua pihak harus menjunjung tinggi
konstitusi yang merupakan nyawanya demokrasi. "Jadi kalau ada
ancam-mengancam hanya karena ambisi kekuasaan, selain mencederai suara rakyat,
juga tidak elok dalam tradisi politik Indonesia yang berkeadaban," tambah
Hasto.
Dikatakan,
agar politisi PKS itu membaca dan mencermati makna pasal 9 ayat 2 UUD 1945 yang
dengan tegas menyatakan, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang
(termasuk aksi boikot), maka presiden dan wakil presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan
disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
"Amanat
konstitusi tersebut menegaskan bahwa basis dukungan rakyat merupakan legalitas
terkuat bagi presiden dan wakil presiden terpilih, yang tidak bisa dianulir
oleh aksi partisan sebagaimana disuarakan saudara Gamari Sutrisno," kata
Hasto lagi.
Bahkan
lanjut Hasto, sejarah mengajarkan, bagaimana Bung Karno dan Muhammad Hatta
dipilih sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam Sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). "Karena itulah, semua
pihak sebaiknya membaca konstitusi dan suasana kebatinan rakyat sebelum
bersikap," pungkasnya.*(Net/A-001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar