TANJAB BARAT, KUALATUNGKAL, KMI - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) Kabupaten Tanjabbar Suprayogi meminta BPKP mengaudit saham PT TJP.
Sejumlah pihak menginginkan transparansi kontrak kerja sama antara PT TJP
dengan PetroChina.
"Kita kaya gas, kok bisa PT
TJP kehabisan gas. Kalau memang kontrak habis, kan bisa diperpanjang. Kita
minta soal ini harus transparan," kata Suprayogi.
Yogi
mengatakan, PT TJP diketahui memiliki ikatan kontrak dengan PLN melalui
penjualan daya. "Pasti ada keuntungan dari kerja sama ini. Kenapa PT TJP
tiba-tiba tutup. Kehabisan gas itu bukan alasan masuk akal," kata Yogi.
Dia meminta
semua pihak fokus menangani masalah listrik di Tanjabbar, termasuk Gubernur
Jambi harus turun tangan.
Manager Operasional PT TJP Dicky
Riadi membenarkan, kontrak gas dengan PetroChina telah berakhir terhitung 19
Maret 2017.
Menurut Dicky, PT TJP masih
menunggu suplai gas dari PT GJE, mitra kerja PetroChina.
"Kita nunggu sumber gas baru.
Kalau dari Rivah 19 sudah tidak memungkinkan, hanya mampu menghasilkan 5 MW.
Dan dalam aturannya memang tidak bisa diperpanjang," papar Dicky.
Sebelumnya diberitakan, pasca
tutupnya PT TJP, suplai listrik ke Kualatungkal sempat terganggu. Untungnya,
PLN langsung konek ke GI Sabak dan menambah pasokan listrik dari Excess Power
PT LPPPI menjadi 4,5 MW.
Kebutuhan listrik di Kualatungkal
dan sekitarnya diatasi dari dua sumber ini. Sementara wilayah Ulu, disuplai
dari PLTMG Purwodadi, sumber gas dari PDPDE.*(Sofian S/KMI)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar