BNI Bandung Terlibat Kredit Bermasalah ?

Bandung, KMI – Adanya informasi di Bank Negara indonesia (BNI) Cabang Printis Kemerdekaan Bandung yang memberikan kredit kepada kreditur dengan nilai jaminan tidak sebanding dengan dengan kredit yang dikucurkan diduga keras menimbulkan konspirasi pembobolan uang negara dan terjadinya tindak pidana kong kalikong antara kreditur dengan pihak Bank.

Sumber kepada Modus Investigasi mengatakan, BNI Perintis Kemerdekaan memberikan kredit pinjaman sebesar Rp 40 milyar kepada nasabah dengan jaminan satu hektare tanah di  Pasirpaku Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Nilai satu hektare tanah tersebut hanya Rp 12,4 Milyar dan pembayarannya juga masih dalam tahap permasalahan karena belum terjadi pelunasan transaksi jual beli, sehingga diragukan sertifikatnya belum atas nama nasabah/kreditur yang melakukan peminjaman di BNI sebesar Rp 40 Milyar.

Tidak jelas mekanismenya sehingga pihak BNI Perintis Kemerdekaan Bandung bisa memberikan kredit dengan jumlah yang sangat besar terhadap nilai jaminan yang kecil, sementara konfirmasi Modus Investigasi dengan surat konfirmasi nomor 104/Red-KMI/K/IV/2013 tertanggal 9 April 2013 untuk objektifitas pemberitaan yang ditujukan langsung kepada Kepala Cabang BNI Perintis Kemerdekaan Bandung, hingga berita ini diturunkan sama sekali tidak mendapat penjelasan, informasi yang di dapat dari Custumer Service Bank milik Pemerintah ini,  Kartika mengatakan bahwa suratnya masih di meja Kepala cabang BNI Perintis Kemerdekaan, Bambang. Belum ada disposis kepada pihak staf untuk ditindak lanjuti.

Menanggapi informasi yang terjadi di BNI Perintis Kemerdekaan ini, Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Jawa Barat, Agus Fifa Kusumah kepada wartawan mengatakan, pihak BNI harus menjelaskan sinyalemen ini kepada publik.

Dikatakan oleh Agus, bila benar hal ini terjadi semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit yang tergolong tidak sehat seperti ini harus bertanggung jawab. “Pihak BNI harus mempertanggung jawabkannya, dan memberi penjelasan kepada publik kenapa bisa terjadi seperti itu,” kata Agus.

Agus Fifa Kusumah menyayangkan sikap Kepala Cabang BNI Perintis Kemerdekaan Bandung yang tidak transparan dan mengabaikan konfirmasi resmi wartawan. Menurutnya pejabat bank seperti ini sangat tidak professional dan disinyalir cenderung memiliki mental yang suka menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Yopi Gunawan, SH,MH Pakar hukum perbankan ketika diminta tanggapannya terhadap dugaan adanya indikasi pemberian kredit tidak sehat di BNI Perintis Kemerdekaan Bandung, kepada Modus Investigasi mengatakan, bila benar hal itu terjadi di BNI Perintis Kemerdekaan Bandung, ada kelalaian pihak bank yang menrugikan keuangan negara (Prudential Banking) atau kejahatan perbankan.

Menurutnya, bila ada nilai yang dijaminkan tidak sebanding dengan kredit yang dikucurkan harus ada jaminan pendamping senilai kredit yang dikucurkan atau melalui perjanjian antara pihak bank dengan nasabah/kreditur yang bisa dipertanggungjawabkan.

Disamping itu perlu pemeriksaan terhadap berbagai dokumen yang diberikan dalam pengajuan kredit, palsu atau tidak. “Sering terjadi kasus serupa baik di bank-bank daerah maupun bank pemerintah, dimana dokumennya asli tapi palsu (aspal), alhasil berakibat terhadap kerugian negara yang tidak sedikit,” kata Yopi.

Diperoleh informasi, transaksi jual beli satu hektare tanah di Pasirpaku Batujajar Kabupaten Bandung Barat bermasalah dan saat ini sudah tahap proses hukum. Hal itu terjadi karena pihak pembeli yang merupakan nasabah/kreditur BNI Perintis Kemerdekaan baru membayar Rp 1 Milyar dari harga yang disepakati sebesar Rp 12,4 Milyar.

Transaksi jual beli tanah 1 hekrate ini kemudian menjadi permasalahan hukum karena pihak pembeli beberapa kali mencicil pembayaran dengan cek kosong, dan kemudian diketahui biarpun pembayaran belum lunas tetapi sudah diagunkan di BNI Perintis Kemerdekaan dengan nilai kredit Rp 44 milyar. * (HaN/Nas)