Polda Diminta Lidik Dugaan Gratifikasi di Seksi Pembina SMK Disdik Jabar

Bandung, KMI - Beredarnya sinyalemen yang mengatakan Kepala Seksi (Kasi) Pembina SMK Disdik Jabar  Drs MR, M.Pd  dengan dugaan muncul sebagai Raja Gratifikasi baru dengan pola yang sangat rapih memaksa upeti dari seluruh Kepala SMK swasta se Jawa Barat yang menerima bantuan hibah dari Gubernur Jawa Barat yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD ) I dengan peruntukan biaya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta dugaan bantuan fiktif yang diberikan kepada beberapa SMK Swasta yang tidak layak secara administrasi mengundang reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Jawa Barat,  Agus Fifa Kusumah mengatakan, bila benar pihak Seksi Pembina SMK Disdik meminta upeti dari para Kepala SMK Swasta yang menerima bantuan hibah Gubernur Jawa Barat yang bersumber dari APBD I adalah merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji, juga sangat merusak pendidikan di Jawa Barat.

Dikatakan oleh Agus, dugaan oknum seperti ini semestinya mendapat perhatian dari pihak aparat penegak hukum, dan Polda Jabar diharapkan mengadakan penyelidikan terhadap dugaan gratifikasi ini.

“ Memang, perilaku seperti ini sangat sulit untuk didapatkan buktinya, dan tindak pidana gratifikasi  biasanya gampang ditangani kalau perilaku seperti ini tertangkap tangan, namun diharapkan pihak Polda Jabar memiliki cara untuk mengungkap dugaan kasus ini,” kata Agus.

Ditambahkan oleh Agus Fifa Kusumah, pihak-pihak yang diduga memanfaatkan jabatannya untuk yang diduga melakukan korupsi atau gratifikasi sangat tidak bisa ditolerir, masyarakat sudah sangat menderitaakibat perilaku pajabar yang selama ini mengkorup uang negara hanya untuk meemperkaya para koruptor apalagi menyangkut dunia pendidikan, “ ini bukan lagi suatu hal yang bisa ditolerir, kalau pendidikan sudah dirusak dengan tindak pidana korupsi atau gratifikasi, sama saja artinya menghancurkan bangsa dan negara,” tandas Agus. 

Seperti yang disoroti media ini, SMK se Jawa Barat penerima dana hibah dari Gubernur Jawa Barat yang bersumber dari APBD I, dimintai upeti oleh Kasi Pembina SMK Disdik Jabar yang diterima Ccp sebagai bendahara Kasi Pembina SMK Disdik Jabar, selanjutnya disetorkan langsung kepada Drs MR, M.Pd. Upeti ini diterima dengan bervariasi antara Rp 6 juta hingga Rp 10 juta per sekolah.

Disamping itu, diduga keras Drs MR, M.Pd ini menjalankan sistem pembodohan terhadap publik, yaitu memberikan bantuan dana hibah ini kepada sekolah yang sangat tidak layak, seperti SMK Swasta yang menyewa di salah satu SMK negeri, akhirnya kasusnya diduga sudah ditangani pihak kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan dana hibah tersebut dikembalikan namun proses hukumnya tidak jalan. Tidak jelas kenapa proses hukum mekanisme yang salah ini tidak jalan di Kejati Jabar, diduga kepiawaian Drs MR, M.Pd memainkan praktik gratifikasi sehingga kasusnya di peti es kan.

Pantauan Modus Investigasi dilapangan, RKB yang dilaksanakan oleh tim pelaksana (kepala sekolah dan komite) di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Barat, disinyalir ada persekongkolan antara kasi pembina SMK dengan pihak sekolah yang mengajukan proposal bantuan dana hibah untuk RKB sebanyak 2 lokal dengan anggaran sebesar Rp 170 juta.Namun dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan.

Namun karena dana tersebut diperoleh dengan memberikan gratifikasi ke pihak seksi Pembinaan SMK Disdik Propinsi, sehingga pengawasan oleh lembaga ini tidak begitu efektif.

Beberapa Kepala Sekolah yang berhasil ditemui dibeberapa daerah di Jawa Barat mengatakan,  secara halus mengakui praktik gratifikasi ini, sebenarnya diakui oleh para kepala sekolah ini bahwa ini adalah tindak pidana pelanggaran hukum, namun daripada tidak memperoleh dana bantuan, sehingga mereka mengikuti saja.

Diharapkan aparat penegak hukum menyikapi hal ini demi terciptanya dunia pendidikan yang bersih dan bebas KKN. * (HaN)