Walikota Sukabumi Canangkan Gerakan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan

 Sukabumi , KMI - Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muradz, S.H., M.M. menginstruksikan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, agar melakukan mobilisasi tenaga kesehatan dalam rangka melaksanakan Deteksi Dini Kanker, baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.

Selain itu juga agar melakukan koordinasi dengan TP PKK dan Kader Kesehatan, melakukan penyebarluasan informasi dan publikasi kepada masyarakat melalui media komunikasi, serta memberikan jaminan kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 411.4/1450/ SJ tertanggal 24 Maret 2015 tentang Dukungan Pencanangan Gerakan Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan Indonesia, yang disampaikan kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Dijelaskannya, radiogram Menteri Dalam Negeri tersebut sesuai dengan Surat Menteri Kesehatan R.I.  Nomor: TU.02.01/Menkes/111/2015 tentang Dukungan Pencanangan Gerakan Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan Indonesia, dalam rangka pencegahan penyakit Kanker Serviks dan Kanker Payudara yang merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan berbagai upaya, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam mencegah dan menghindari faktor dan resiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker.

Dijelaskan pula, seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri, kondisi tersebut menjadi perhatian dan menginisiasi Ibu Negara untuk melakukan pencanangan Gerakan Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan Indonesia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 mendatang, di Puskesmas Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu juga dikatakan, dalam kesempatan tersebut, Ibu Negara akan melakukan teleconference atau komunikasi langsung, dengan 9 Pemerintah Provinsi se Indonesia. Antara lain, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. *(Rizal Pane)