Bandung, KMI - Bertempat di Lapangan Upacara
Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung, Rabu (8/5), digelar Apel
Kesiapan Operasi Terpadu Penanggulangan Premanisme di wilayah hukum Polda
Jabar. Operasi dilaksanakan mengingat permasalahan premanisme sangat komplek
sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama sinergis dalam
penanggulangganya. Apel diikuti oleh
anggota TNI, Polri, Den Pom TNI, Dihhub, Kejaksaan dan Sat Pol PP Jabar, dengan
dipimpin oleh Gubernur Jabar yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar,
Soemarno, SH. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Tb
Anis Angkawijaya, M.Si., Kasdam III Siliwangi dan Ketua DPRD Jabar. Tema pada
apel ini, yakni: ”Melalui operasi terpadu penanggulangan premanisme, kita
wujudkan Jawa Barat yang aman dan tentram, dalam rangka mendukung pengamanan
Pemilu tahun 2014”.
Gubernur
Jabar dalam sambutannya yang disampaikan Kajati Jabar pada apel tersebut,
mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya,
atas upaya Kapolda Jabar beserta aparat stake holders Jawa Barat dan
jajarannya, yang telah bersinergis dan berkomitmen dalam upaya penanggulangan
premanisme di Jawa Barat ini. Sebagaimana kita maklumi bersama, lanjut
Gubernur, bahwa masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah
suatu tatanan kondisi dalam masyarakat, yang harus senantiasa diwujudkan,
sehingga berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dunia usaha
dan kegiatan masyarakat lainnya, dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan
lancar.
Dalam kaitan
ini, walaupun masalah keamanan dan ketertiban merupakan porsi dan tugas pokok
Polri dalam pemeliharaannya, namun mengingat permasalahan kamtibmas yang sedemikian
kompleks dan keterbatasan yang ada pada Polri, maka sebagai aparat stake
holders, tentunya memiliki perangkat, serta tugas dan kewajiban untuk turut
serta dalam mewujudkan situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Dengan demikian, diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi aparat stake holders
dan jajarannya, untuk mampu meniadakan segala bentuk potensi ancaman dan
gangguan keamanan, sehingga akan terwujud situasi yang aman, damai dan tentram,
sebagai salah satu prasyarat kesuksesan pembangunan nasional dan kegiatan
masyarakat lainnya. Salah satu ancaman stabilatas keamanan yang akhir-akhir ini
telah menjadi issue nasional dan cukup meresahkan masyarakat, adalah maraknya
aksi premanisme atau kejahatan jalanan. Hal ini terkait dengan semakin
menjamurnya kelompok-kelompok preman, baik yang dilakukan oleh perorangan,
maupun yang berkedok organisasi massa maupun kelompok preman jalanan.
Pada
dasarnya, premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena gunung es
permasalahan sosial, sebagai tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa
faktor yang muncul di permukaan. Patut kita akui, bahwa permasalahan ekonomi,
pendidikan, lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan, merupakan beberapa
faktor penyebab maraknya aksi premanisme ini, disamping juga karena faktor
perilaku, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum.
Dalam hal
ini, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat,
senantiasa berupaya meningkatkan sarana dan ketersediaan lapangan kerja bagi
masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila
masyarakat telah makmur dan sejahtera, maka diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan taraf hidup masyarakat, yang tentunya diharapkan akan meningkatnya
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, melalui apel
kesiapan operasi terpadu penanggulangan premanisme ini, diharapkan adanya
sinergitas diantara aparat stake holders
Jawa Barat, serta adanya pemahaman dan pola tindak yang sama, sehingga
upaya penanggulangan premanisme/ kejahatan jalanan, dapat dilakukan secara
efektif, efisien dan tuntas, serta dapat menyentuh sampai akar masalahnya.
Misi dan
target yang diharapkan dalam operasi terpadu penanggulangan premanisme ini,
diharapkan pada tahun 2013, secara bertahap dapat diminimalisir terjadinya aksi
premanisme di Jawa Barat, dan bagi para pelakunya dapat dibina dan didik dengan
keterampilan sesuai dengan potensinya. Dalam upaya pembinaan para preman yang
terjaring dalam operasi terpadu ini, nantinya akan dilaksanakan pembinaan selama
kurang lebih 1 (satu) minggu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, dimana
mereka akan dididik dan dibekali pengetahuan, seperti tentang bela negara,
hukum dan perundang-undangan, keterampilan wira usaha, serta penelusuran bakat
dan potensinya, sehingga para preman ini dapat kembali menjalani aktivitas
dengan baik, taat hukum, tidak menjadi onar/menimbulkan keresahan di
masyarakat, serta dapat berwira usaha mandiri, ataupun bekerja sesuai dengan
kompetensinya. Harapan kita semua, pada tahun 2014 mendatang, Jawa Barat akan
terbebas dari aksi premanisme, hal ini juga merupan salah satu cipta kondisi,
menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2014.*(HaN/Humas/Polda Jabar).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar