"Amburadul" Pengusaha, Pegawai BUMN dan Perbankan Terima BLSM

Inilah Salah Satu Potret Kemiskinan Penduduk Garut

Garut, KMI - Amburadulnya produk pendataan penerimaan BLSM di Kabupaten Garut, terkait penerimaan bantuan salah sasaran, kian deras bermunculan. Setelah sebelumnya terendus terdapat kalangan pengusaha dan pegawai BUMN, PT Geothermal Energi Area Kamojang-Bandung di Kelurahan Ciwalen Garut Kota menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk BLSM.

Fenomena tersebut, juga diperparah di Desa Cimanganten Tarogong Kaler, juga tercatat terdapat seorang pegawai lembaga perbankkan malahan bisa menerima BLSM. Hal ini terungkap saat sekitar 50 warga bersama aparat pemerintah desa Cimanganten beraudensi dengan jajaran BPS setempat, serta dinas/instansi teknis terkait, difasilitasi komisi C DPRD kabupaten Garut di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (03/07) yang baru lalu.

"Anak saya, Yanti, suaminya pegawai perbankan di Karawang, tetapi kok bisa menerima BLSM?" padahal waktu pendataan itu, anak saya tak ada di tempat. Maka, saya langsung emosi dan saat musyawarah desa, saya langsung menolak. Masak anak saya menerima BLSM, sementara orang lain jelas jelas berhak justru tak menerimanya?" ungkap Ny Enten(64), warga RW 04 Desa Cimanganten.

Dia mengaku, tak habis pikir dengan produk pendataan warga miskin di daerahnya tak akurat. "Kayaknya pendataanya "ditembak". soalnya, anak saya itu selain menerima BLSM, juga dapat  jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). “Ya, kami tolak dan kami kembalikan. bagaimana mungkin anak saya dapat jamkesmas sedangkan perawatan kesehatan anak apabila sakit, selalu di VIP?" katanya.

Menurut dia, pasca penolakannya terhadap BLSM tersebut, serentak semua warga penerima BLSM di Desa Cimanganten menolak BLSM.

"Kalau kuotanya hanya 54 orang, sama dengan kuota raskin, bisa"piriweuheun" (menuai masalah besar)," katanya pula.

Kepala Desa Cimanganten, Asep Zulgofar membenarkan semua warga penerima BLSM di daerahnya menolak BLSM. Begitu juga terhadap program beras masyarakat miskin (raskin), warga menolaknya, bahkan sejak Januari lalu.

"Kami sepakat menolak BLSM dan raskin. kalaupun kudu diterima maka kami minta dilakukan verifikasi, pendataan ulang. Kami buatkan berita acara penolakan, dan di kirimkan ke kantor pos agar penyaluran  KPS (kartu perlindungan sosial) untuk BLSM ditunda. bukan tak butuh BLSM atau raskin, tetapi kalau kuotanya tak sesuai, sangat riskan," tutur Asep.

Menanggapi desakan warga agar dilakukan pendataan faktual terkait penerimaan BLSM, dan raskin di Desa Cimanganten, Sekretaris komisi C DPRD Garut, Lela Nurlaela menegaskan pihaknya segera membentuk tim verifikasi melibatkan BPS, dinas/instansi terkait, serta unsur pemerintahan Desa Cimanganten.

Hal senada ditegaskan anggota komisi C, Agus Koswara. "Besok (Kamis,4/7), kita rapat lagi dengan mengundang pihak terkait guna membahas pembentukan tim verifikasi BLSM dan raskin, khusus Desa Cimanganten. kalau perlu, kita langsung datang ke TNP2K (Tim Nasinal Penanggulangan Kemiskinan) di jakarta mempertanyakan masalah ini, dan meminta tambahan kuota,"katanya.

Pada pertemuan tersebut, dihadiri juga anggota komisi C lainnya, seperti Acep Junaedi, Kepala BPS Kabupaten Garut bambang suyatno, dan kepala subang pertanian pada bagian Administrasi Perekonomian Setda Garut, Eli Herli. *(yusup)