Oknum PT Askes (Persero) Berkelit, Perangkat Desa Menjerit

Sukabumi, KMI - Lagi-lagi terjadi peristiwa yang mencengangkan sekaligus mengecewakan bagi masyarakat Sukabumi khususnya perangkat desa Kabupaten Sukabumi non PNS terkait pelaksanaan kegiatan program pembuatan kartu Askes (Asuransi Kesehatan), bagaimana tidak....?  

Pada tahun 2012 hingga tahun 2013 pemerintah kabupaten Sukabumi telah menganggarkan sebesar 600 juta rupiah, namun sampai saat ini apa yang menjadi program Dinas BPMPD  dan APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Sukabumi) bersama Askes sukabumi tersebut sudah “Setali Tiga Uang” dalam proses pembuatan kartu asuransi jaminan kesehatan bagi perangkat desa yang sudah lama menjadi harapan   sementara kebijakan itu akan diberlakukan per 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah disahkan.

PT (Persero) Askes yang bertransformasi menjadi BPJS ini akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi semua penduduk, baik PNS, penduduk miskin, TNI/ Polri, maupun karyawan swasta.

Tahun ini, penyelenggaraan askes akan mendata melalui sistem master file guna mengakomodasi daftar peserta. Pembuatan master file akan dimulai pada 1 Maret 2014 mendatang.

Master file tersebut bermanfaat karena menjadi bukti kepesertaan Askes. penulisan nama berbeda pada kartu bukti kepesertaan Askes kerap menimbulkan persoalan. Hal ini mengakibatkan peserta tidak terakomodasi dalam Askes.

Dalam hal ini master file tetap akan mencocokkan data alamat dan tanggal lahir yang sudah ter-cover dalam satu nama karena pernah ada kasus nama berbeda, tetapi orangnya sama, ini tidak akan terjadi lagi pada masa mendatang. Program Askes ini juga tidak boleh menolak pasien yang meminta jaminan kesehatan,administrasi kerap menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. Hal itu semestinya tidak perlu terjadi mengingat peserta sudah terakomodasi dalam master file.

Masih banyak masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui Askes pada masa mendatang akan menjadi BPJS. Badan ini akan terbuka bagi masyarakat non-PNS peran Askes dalam membantu penjaminan kesehatan masyarakat bukan hanya untuk kalangan PNS seperti saat ini.

“Menurut beberapa  perangkat desa dikecamatan sukabumi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa sampai hari tidak  ada realisasi pembuatan kartu peserta askes yang sudah jelas dianggarankan dalam APBD oleh pemerintah kabupaten sukabumi,kami hanya bisa menjerit dalam hati saja mas,” ungkapnya lirih.

Secara terpisah kabag umum PT. Askes Sukabumi bernama Taufik mengatakan kartu peserta yang akan dibuatkan akibat keterlambatan  dalam proses pendataan dari Abdesi sendiri ‘Ungkapnya  dan peserta  yang sudah dilayani sebanyak seratus orang dengan catatan mereka harus membawa rekomondasi  dari desa dan kecamatan pasti akan dilayani dengan PT.(Persero) Askes kilahnya. Sedangkan Kabag peserta PT (Persero) Askes sukabumi bernama Hendro  yang mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya tanpa menjelaskan secara rinci apa yang menbuatnya mengundurkan diri dari jabatannya yang dianggap strategis tersebut.

Masih menurut Hendro,  PT. Askes (Persero) hanya menerima tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan  dan melayani  pembuatan  kartu perserta Askes sedangkan proses penyaluran anggaran dari pemerintah daerah itu melalui Abdesi selanjutnya pihak abdesi menyalurkan kerekening kepala desa masing-masing lantas kepala desa menyalukan kembali ke bank BPR sukabumi untuk disalurkan lagi ke PT Askes (Persero), ungkapnya dan Hendro meminta kerja sama dan menunggu hal-hal yang lebih menantang.

Yang menjadi pertanyaan mengapa pihak PT Askes (Persero) mau menerima  tugas dalam pelaksanaan pembuatan kartu peserta Askes  bagai perangkatdesa non PNS sementara  itu diberlakukan tertanggal 1 Januari 2014 dengan program baru yang disebut BPJS. * (Harunsyah)