Jakarta, KMI - Penangkapan Ketua
Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menetapkan lima langkah penyelamatan MK. Salah satunya, menerbitkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan
diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR, diharapkan murni untuk
menyelamatkan lembaga peradilan tertinggi tersebut. Namun, rencana penerbitan
Perpu untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi ini ditentang sejumlah kalangan.
Hakim Mahkamah Konstitusi juga menentang keputusan itu. Apalagi, mereka tak
dilibatkan dalam pertemuan penyelamatan MK.
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah
Konstitusi tengah dipersiapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perpu
tersebut akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim Mahkamah
Konstitusi (MK). Perpu itu akan memberikan wewenang pada Komisi Yudisial (KY)
untuk mengawasi proses peradilan di MK. Perpu tersebut merupakan salah satu
butir agenda dan langkah Penyelamatan Mahkamah Konstitusi yang disepakati oleh
Presiden SBY bersama para pimpinan lembaga negara, terkecuali MK, pada
pertemuan di kantor Presiden, Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2013. Para pimpinan
lembaga Negara itu adalah Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua DPR RI Marzuki Alie,
Ketua MPR RI Sidarto Danusobroto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi
Purnomo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan Ketua Komisi Yudisial (KY)
Suparman Marzuki.
Kontroversi Para Tokoh Tentang Perpu Penyelamatan
Mahkamah Konstitusi
Guru Besar
Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie Langkah presiden
menerbitkan Perpu, melanggar
Undang-Undang Dasar 1945. Sebab UUD 1945 mengatur bahwa kewenangan KY hanya
mengawasi Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Hubungan MA, MK, dan KY tercantum pada Bab IX
tentang Kekuasaan Hakim. “MA diatur Pasal 24 A, KY Pasal 24 B, dan MK di Pasal
24 C,” jelas Jimly. Jimly yang ikut
menggodok Bab IX itu menegaskan, MK semula ada di pasal 24 B dan KY di Pasal 24
C.
“Kemudian
posisi MK dan KY di UUD 1945 diputar, MK jadi 24 C. Ini ada alasannya,” kata
Jimly yang menjadi ahli mewakili DPR dan Pemerintah kala penggodokan amandemen
UUD 1945. KY dinaikkan ke atas karena
saat itu pemikiran pembuat UUD 1945 adalah ingin memastikan bahwa KY tidak
dikaitkan atau disangkutpautkan dengan MK. Artinya, KY tidak bisa mengawasi MK.
“Untuk memastikan hal itu lah kemudian pembuat UUD memutar posisi KY dari Pasal
24 C ke Pasal 24 B. Artinya, kewenangan KY hanya untuk MA dan peradilan di
bawahnya,” jelas Jimly.
Jika kemudian
Presiden memaksa menerbitkan Perpu untuk memberi kewenangan KY mengawasi hakim
konstitusi, dia telah melanggar UUD 1945. Jimly Asshiddiqie juga berharap
rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang
bertujuan menyelamatkan Mahkamah Konstitusi diurungkan karena tidak menjawab
masalah. “Pengawasan terhadap MK yang akan dilakukan Komisi Yudisial bukanlah
merupakan sebuah solusi, tidak ada perlunya. Perpu merupakan kewenangan
subjektif presiden dan kita harus hormati. Tetapi, bila bisa dipertimbangkan,
lebih baik diurungkan,” kata Jimly Menurut dia, bila Komisi Yudisial (KY) mampu
melakukan pengawasan dengan baik, maka permasalahan di MA tidak akan ada lagi
yang muncul.
“KY ini kan
urusan etika. KY bukan solusi. Kalau KY solusi, maka tentulah MA sudah beres.
Tentulah 15.000 hakim sudah baik karena ada KY. Tapi kan tidak?” ujarnya dan
mengatakan bahwa yang diributkan saat ini soal bagaimana mengawasi putusan agar
tidak salah.
Menurut dia, MK
bukan merupakan lembaga superbody yang lepas dari pengawasan. Ia mengatakan di Indonesia tak ada lembaga
yang tidak diawasi sesuai prinsip check and balance. KPK yang bisa langsung
menangkap lebih efektif untuk mengawasi dibandingkan KY, ujarnya. Oleh karena
itu, ia mengimbau seyogyanya pemerintah lebih memperkuat peran KPK dibandingkan
memberikan kewenangan kepada KY untuk melakukan pengawasan terhadap MK.
Menurutynya yang perlu diatur adalah mengenai mekanisme dalam rekrutmen hakim
Mahkamah Konstitusi dengan melihat objektivitasnya.
Guru besar ilmu
hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi krisis di Mahkamah Konstitusi (MK)
merupakan langkah tepat. Yusril menegaskan, sudah cukup alasan bagi Presiden
untuk menerbitkan Perpu.
Yusril
mengatakan, syarat penerbitan Perpu memang adanya “hal ikhwal kegentingan yang
memaksa”. “Tapi itu adalah pandangan
subyektif presiden yang menerbitkan Perpu itu,” kata Yusril.
Yusril
mengatakan, penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar karena dugaan suap merupakan
kejadian luar biasa yang mendorong Presiden merasa perlu mengambil langkah
cepat untuk memulihkan kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara yang pernah
dipimpin Moh Mahfud MD itu. “Karena itu ada kegentingan yang memaksa sehingga
Presiden menerbitkan Perpu,” imbuh Yusril. Hal yang juga ditekankan oleh Yusril
adalah perlunya MK diawasi oleh lembaga negara yang sifatnya permanen sehingga
tidak mengarah menjadi superior.
Menurutnya, MK memang berwenang menguji UU apa saja. “Termasuk menguji
UU yang mengatur dirinya karena kewenangan itu diberikan UUD 1945. Namun, MK
harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji UU yang
berkaitan dengan MK sendiri. Tindakan seperti itu tidak etis. Ada kesan kuat MK
ingin menjadi superior,” katanya.
Kesan bahwa MK
hendak muncul sebagai lembaga tinggi negara yang superior sudah muncul sejak
dipimpin Jimly Asshidiqie. “Sehingga setiap UU yang membatasi MK mau mereka
batalkan, termasuk kewenangan KY (Komisi Yudisial, red) untuk mengawasi hakim
MK,” kata Yusril.
Yusril justru
menganggap pembentukan Majelis Kehormatan MK sebagai hal yang tidak benar.
Pasalnya, dalam Majelis Kehormatan itu juga ada hakim konstitusi. “Dengan
demikian ada hakim MK yang akan memeriksa sesama hakim MK yang diduga melanggar
kode etik. Ini tidak benar,” tegasnya. Karenanya Yusril menegaskan, KY seharusnya
mengawasi hakim MK. “KY harus diberi wewenang merekomendasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Mahkamah Agung (MA) untuk menarik hakim
MK yang melanggar kode etik. Hakim yang melanggar etik harus diberhentikan.
Bahkan, kalau ada unsur pidana, hakim MK tersebut harus diadili. Hal-hal
seperti ini harus dimasukkan ke dalam Perpu.”
Menteri
Koordinasi Politik, Hukum dan Kemanan Djoko Suyanto Djoko Suyanto menegaskan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai penyelamatan
Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah
konstitusional. “Perpu merupakan hak dan kewenangan Presiden yang diatur secara
konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 22,” katanya kepada wartawan di Nusa Dua,
Bali, Ahad sore. Djoko mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers untuk
menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang
menilai Perpu tersebut inkonstitusional. Jimly juga menyebut pertemuan itu
seperti arisan keluarga. Presiden Yudhoyono menetapkan Perpu penyelamatan MK
seusai bertemu dengan para ketua lembaga negara kecuali MK, terkait penangkapan
Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua MK Akil Mochtar. Menurut Djoko,
sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, ayat 1, Presiden memiliki hak dan kewenangan
dalam kegentingan memaksa untuk membuat Perpu. Dalam ayat 2 diatur, Perpu
tersebut harus disetujui oleh DPR dalam persidangan sebelum diundangkan. Pada
ayat 3, bila tidak disetujui, pemerintah harus mencabut Perpu tersebut.
“Apabila melihat pasal 22 pernyataan Pak Jimly tidak benar karena justru Perpu
hak dan kewenangan Presiden,” katanya.
Ia juga
membantah bahwa penetapan Perpu tersebut dalam kondisi emosional dan
tergesa-gesa. Menurut dia, Perpu ditetapkan melalui penelaahan bersama para
ketua lembaga negara yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden pada Sabtu
(5/10). Para ketua lembaga negara tersebut adalah Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua
DPD, Ketua MA, Ketua KY, dan Ketua BPK.
“Jadi tidak
benar seolah-olah ide penetapan Perpu dilahirkan atas emosi dan ketergesaan,
ini adalah suatu proses dan bukan ditetapkan oleh Presiden sendiri, melalui
proses kelembagaan, menerima konsultasi, tukar pikiran, mendengrakan
pandangan-pandangan maupun visi dari para ketua lembaga negara,” katanya.
Kepala Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro
Mangkusubroto Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan rencana penerbitan Peraturan
Pengganti Undang-undang (Perpu) oleh Presiden SBY bertujuan mengawasi kinerja
Mahkamah Konstitusi.
“Di Perpu kita
lihat dalamnya apa, ada tiga hal: mengenai masalah bagaimana syarat jadi hakim
konstitusi, kedua seleksinya, ketiga bagaimana pengawasannya. Usulan pengawasan
MK Komisi Yudisial pernah ditolak, lembaga yang tidak dapat dikontrol akan
menyusahkan kita semua,” ujar Kuntoro.
Menurutnya
kekuasaan yang tidak berbatas pasti mengundang korupsi dan rawan terjadi
penyimpangan. “Lembaga apa pun itu harus
ada lembaga pengawasannya, apalagi bila lembaga yang mengatur etika,” kata
Kuntoro. *(dari berbagai sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar