Diduga Ada Konspirasi Korupsi Pengadaan Mobdin Camat di Kab. Bandung

Kab. Bandung, KMI - Para camat di Kab. Bandung yang memperoleh mobil dinas baru dengan jenis Daihatsu Terios yang disoroti Modus Investigasi (Edisi 198) mendapat berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat Kab. Bandung.

Sutisna Warga Banjaran Kab. Bandung kepada Modus Investigasi mengatakan, sikap Bupati Kab. Bandung Dadang Nasser yang memberikan mobil dinas tergolong mewah kepada para camat, sama saja menimbulkan kesenjangan sosial antara pejabat yang langsung berhubungan dengan masyakat. Pasalnya menurut Sutisna, seperti di Kecamatan Banjaran masih banyak warga yang tingkat ekonominya masih dibawah rata-rata, melihat mobil tua saja sudah merupakan barang mewah tiba-tiba dihadapkan dengan mobil camat jenis Daihatsu Terios, sama saja Bupati menyulap sosok camat tersebut menjadi seorang kaya raya yang memiliki nilai beda dengan warga masyarakat.

Dengan situasi ini kata Sutisna, bukan malah memudahkan pelayanan tapi sebaliknya sosok camat akan menjadi sosok yang disegani, sebaliknya camat yang mengenderai mobil mewah cenderung akan lupa dengan statusnya sebagai pelayan masyarakat, kemungkinan akan menegakkan wibawa dan merasa lebih super dari warga masyarakat sehingga lupa akan pelayanan.

Senada dengan Sutisna, Dadan warga Baleendah Kab. Bandung mengatakan, diberikannya mobil mewah kepada para Camat di Kab. Bandung, sepertinya Bupati Kab. Bandung dan para anggota DPRD Kab. Bandung tidak pro rakyat kecil. Dikatakan oleh Dadan, anggaran yang diperuntukkan dalam pengadaan mobil dinas Camat tersebut tergolong mahal, disamping itu mobil dinas yang selama ini dipakai oleh para Camat di Kab. Bandung dinilai masih layak.

Berbagai tanggapan lainnya mengungkap perilaku para camat di Kab. Bandung yang selama ini dianggap jarang ditemui di Kantor camat dengan berbagai alasan rapat di Kabupaten, ada pertemuan dan lain sebagainya sehingga warga masyarakat tidak pernah protes biarpun para camat ini terlambat masuk kantor, pulang cepat dari kantor atau bahkan tidak masuk kantor sama sekali.

Disamping itu menimbulkan tanda tanya, bekas mobil dinas camat yang selama ini dipakai untuk kenderaan operasional tidak diketahui dikemanakan atau diberikan kepada siapa oleh panitia pengadaan mobil dinas di Pemkab. Kab. Bandung.

Beredar sinyalemen di masyarakat kab. Bandung, bahwa pengadaan mobil dinas ini rentan dengan tindak pidana korupsi. Dealer mobil yang menjadi rekanan panitia pengadaan mobil Dinas ini disinyalir merupakan perusahaan diluar Kab. Bandung. Diduga keras ada tindak pidana gratifikasi antara dealer penyedia mobil dinas ini dengan pihak panitia pengadaan. Dugaan ini timbul karena tidak jelasnya lelang proyek pengadaan mobil dinas ini disosialisasikan ataupun diumum di media mana sehingga dikhawatirkan pelaksanaan lelang pengadaannya tidak sesuai aturan dan melanggar Keppres juga Perpres terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Modus Investigasi yang menemui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mobil Dinas Pemkab Bandung, Tata kepada Modus Investigasi mengatakan, hingga saat ini baru 19 Camat yang sudah menerima mobil dinas baru jenis Daihatsu Terios di Kab. Bandung.

Dikatakan oleh Tata, masalah harga dan merek beserta restusi pajak sudah ditentukan oleh Lembaga kebijakan Peraturan Pemerintah (LKPP). Tata mengakui proses pengadaannya merupakan penunjukan dengan menunjuk dealer DAIHATSU Jalan Cibeureum kota Bandung sebagai rekanan.

Menurut Tata, para camat ini sah-sah saja mengubah inventaris negara dengan mengganti onderdil mobil seperti ban racing, tape, dan lain sebagainya yang dikhawatirkan bisa menghilangkan identitas mobil tersebut sebagai barang milik negara.

Tata menyebutkan, untuk merubah kondisi mobil dinas tersebut semau camat yang memakainya bisa memakai anggaran di Kecamatan, karena ada anggaran di kantor camat untuk itu. *(Rudy Zahid)