Bantah Selewengkan Dana, DPC Hanura Sukabumi : Kami Sudah Setor, Tapi Dikembalikan Lagi

SUKABUMI, KMI - Dugaan adanya penyalahgunaan yang dilakukan Ketua DPW Partai Hanura Jawa Barat, Fitrun Fitriansyah mendapatkan respons dari pengurus DPC.

Jajaran Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi membantah jika dana deposit garansinya itu diselewengkan.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, Wandi Ruswandi membenarkan jika pihaknya telah menyetorkan dana Rp470 juta sebagai deposit garansi.

Dana sebanyak itu, sebagai jaminan keseriusan kandidat ketua DPC untuk memimpin partai besutan Jenderal TNI (Purn) Wiranto itu.

“Dana deposit garansi itu sudah dikembalikan utuh alias tanpa dipotong sepeserpun ke rekening DPC setelah dilaksanakan muscab dan terpilih ketua baru. Uang itu kita gunakan untuk pembenahan dalam rangka membesarkan partai. Apalagi, Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah paling gemuk. Pembenahan itu mulai dari internal DPC, PAC hingga ranting,” jelas Wandi kepada Radar Sukabumi, Jumat (24/3/2017).

Ia menegaskan, semua nama calon yang sudah melengkapi berkas persyaratan pencalonan, baik yang tidak melakukan deposit garansi maupun yang melakukan, oleh DPD Jabar tetap diajukan ke DPP Hanura.

“Jadi bukan yang deposit saja yang direkomendasikan ke DPD Jabar. Jadi sangat wajar jika partai meminta deposit garansi kepada kandidat sebagai keseriusan. Nilainya Rp10 juta per PAC. Uang itu bukan untuk personal, tapi dikembalikan untuk membesarkan partai,” imbuhnya.

Ia juga mengaku, jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi itu sah lantaran melalui mekanisme partai.

Ia telah mengikuti mekanisme melalui Muscab DPC Hanura Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan di Hotel Augusta Palabuhanratu, 26 Agustus 2016 lalu.

“Saya mendapatkan rekomendasi pencalonan dengan Nomor 400/DPP-HANURA/VIII/2016 yang ditandatangani Plh Ketua Umum Dr. Chairuddin Ismail dan Sekjen Dr. Berliana Kartakusumah,” sebutnya.

Sebelumnya, salah satu kader Partai Hanura Jawa Barat, Tedi Kurniawan menduga adanya penyalahgunaan deposit garansi oleh Fitrun Fitriansyah.

Diketahui, pemilihan Ketua DPC Hanura di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama, diikuti 13 DPC, sementara gelombang kedua 14 DPC.

Menurut informasi yang diterima Tedi dan beredar di kalangan kader termasuk para pengurus DPP Hanura, pada gelombang pertama saldo terkumpul mendekati angka Rp2 miliar.

Namun kabarnya, sebelum musyawarah cabang dilaksanakan, saldo rekening telah hampir habis. Jika informasi ini benar, berarti telah terjadi penarikan uang sebelum muscab digelar, padahal uang tersebut diperuntukkan bagi pembentukan PAC manakala ketua DPC sudah terpilih.

“Untuk menjawab rumor yang telah tersebar luas di masyarakat tentang indikasi penyalahgunaan uang di DPD Hanura Jabar, audit menjadi penting dilaksanakan. Dan audit dimaksud sederhana, cukup DPP Hanura melihat catatan rekening koran DPD Hanura Jabar. Jika ini dilakukan, maka kotak pandora yang menyimpan kebenaran dapat dibuka sekaligus menjadi dasar bagi Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mengambil tindakan agar Hanura menjadi rumah produksi kader bangsa yang tidak bermental koruptif,” tandasnya.

Ke depan dirinya berharap, tindakan tegas yang nantinya diambil OSO yakni mencopot Fitrun Fitriansyah dari jabatannya sebagai ketua DPD dan mengembalikan kepemimpinan 27 DPC se-Jabar ke pimpinan DPC periode sebelumnya.

“Karena melahirkan kepemimpinan lewat proses money politic sama halnya melahirkan bayi sehat yang dengan sengaja dicacatkan. Tindakan ini merupakan sebuah kejahatan yang dalam AD/ART Hanura secara tegas dan jelas pemilihan harus diulang,” kata Tedi.*(Agung/Burhan/KMI)