Selasa, 04 April 2017

DPRD Banten Akan Panggil Pemrov Soal Molornya Anggaran Bosda SMK/SMA



BANTEN,KMI - Komisi V DPRD Provinsi Banten rencananya akan memanggil Pemrov Banten terkait anggaran Bosda yang sampai saat ini molor belum diturunkan ke Pemkot dan Pemkab di Banten hingga tenaga honorer dan kebutuhan operasional SMA/SMK-Negeri tersendat.
Ade Awaludin, anggota komisi V DPRD Provinsi Banten ketika dikonfirmasi menyebut intinya Pemrov Banten tidak harus menghambat anggaran Bosda sehingga tunjangan gaji tenaga honorer yang berada di tingkat SMA/SMK-Negeri tertunda.
“Kami belum melakukan rapat koordinasi (Rakor) panitia kerja dengan Pemrov Banten dalam hal ini Dinas Pendidikan soal anggran Bosda tersebut. Nanti setelah agenda reses DPRD Banten rampung kita berkoordinasi juga dengan kawan-kawan di Komisi V untuk memanggil atau mengundang supaya mengetahui dimana faktor keterlambatannya,” tegas Ade, Rabu (22/3).
Ade mengaku bahwa dirinya baru menduduki Komisi V DPRD Kota Tangerang, sehingga belum mengetahui terlalu banyak persoalan dunia pendidikan.
Namun ia menyebut bahwa pasca peralihan pendidikan menengah tingkat SMA/SMK konsekwensi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di kelola oleh Pemrov Banten sudah mendengar kabar dari sejumlah praktisi pendidikan yang mengeluhkan anggaran Bosda tersebut.
Seperti diketahaui beberapa waktu lalu Pemrov Banten merujuk dari asas pelayanan dan kebutuhan kelancaran pengelolaan SMA/SMK telah membuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di delapan kabupaten / kota. Informasi yang berhasil dihimpun UPT yang telah dibuat oleh Pemrov belum terlalu berfungsi jelas lantaran Bosda mandek belum bisa dimanfaatkan SMA/SMK-Negeri.
Nurhali Kepala SMK-Negeri 5, Kota Tangerang mengaku sampai saat ini belum menerima anggaran Bosda dari Pemrov Banten. Ia mengaku prihatin dengan kondisi ini karena banyak juga tenaga honorer yang bekerja sebagai pengajar dan staf di SMK-Negeri 5 belum mengantongi tunjangan gajinya.
“Untuk keperluan kebutuhan ATK dan lainnya untung toko percetakan dan buku-buku masih ada yang percaya. Mereka menghutangkan kepada kami soal keperluan ATK. Nanti dibayar kalau Bosda sudah cair,” tandas Nurhali berharap.*(Yadi/KMI)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg, Pemkab Pangandaran Harus Segera Miliki SPBE

PANGANDARAN, KMI - Dengan adanya keterkaitan, mahalnya Gas Elpiji di kabupaten Pangandaran dan maraknya harga penjualan gas elpiji 3 k...