|
TANJAB BARAT, KUALATUNGKAL, KMI - 12 Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Tanjabbar
mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan
rumah dinas Camat. Hal ini mendapat kritikan dari DPRD Tanjabbar.
Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat
dari Komisi II Adam menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab
Barat untuk melakukan peninjauan kembali, terhadap dana Corporate Social
Responsibility (CSR) dari 12 perusahaan PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit)
Tanjung Jabung Barat yang dialokasikan untuk Pembangungan Rumah Dinas Camat.
Menurutnya, kurang tepat jika dana
CSR dari belasan perusahaan pengelolaan sawit itu digunakan untuk membangun
rumah dinas Camat. Mengingat kondisi infrastruktur jalan masyarakat yang
berlokasi dekat dengan perusahaan masih rusak akibat dilalui truk pengangkut
sawit.
"Secara pribadi saya tidak
sependapat dengan dana CSR untuk bangun rumah dinas Camat, karna banyak Desa
yang berdampingan langsung dengan perusahaan jalannya yang hancur, yang
sangat membutuhkan dana CSR untuk perbaikan jalannya," kata Adam.
Adam mengungkapkan, sudah
seharusnya CSR perusahaan di prioritaskan untuk masyarakat desa yang berada
di seputar perusahaan.
Dia mencontohkan, di Kecamatan
Batang asam yakni di jalan Desa Lubuk Bernai dan Lubuk Rawas, jalannya rusak.
Harusnya CSR perusahaan yang berada di desa setempat bisa menyentuh untuk
perbaikan jalan tersebut. Jalan ini menjadi urat nadi masyarakat. Kalau Rumah
dinas Camat bisa dianggarkan lewat APBD.
Selain menginginkan dana CSR di
prioritaskan untuk masyarakat desa, Adam juga mengharapkan penggunaan dana
CSR berjalan transparan.
"Harus transparan, karena
dana CSR yang diturunkan harus diketahui publik, artinya masyarakat dan
kepala desa harus tahu. Jangan ujuk-ujuk turun," tandasnya.
Untuk diketahui, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengelar Rapat
Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 12 PMKS terkait Tindak Lanjut
Pembangungan Rumah Dinas Camat, di Aula Pola Utama Kantor Bupati, beberapa
waktu lalu.
Kepala Bappeda Kabupaten Tanjabbar
sekaligus Ketua Forum CSR H. Firdaus Khatab mengatakan, rakor dengan pimpinan
Perusahaan PMKS tersebut merupakan indak lanjut rapat terdahulu pada Januari
2017 terkait CSR oleh PMKS untuk mendapatkan informasi kesiapan masing-masing
PMKS yang telah dikelompok-kelompokan guna pembangungan empat unit Rumah
Dinas Camat, yaitu Camat Kuala Betara, Muara Papalik, Renah Mendaluh dan
Pengabuan.
Adapun 12 perusahan PMKS yang
hadir diantaranya, PT. Mitra Sawit Jambi, PT Plasma, PT Fortius Wajo
Perkebunan (PWP), PT Tri Mitra, PT Palma Abadi, PT Inti Indosawit Subur
(IIS), PT Bukit Kausar, PT Dasa Anugerah Sejati (DAS), PT Multi Kerta, PT
PKS, PT PSJ dan PT Agro Mitra Mandiri.
Terpisah, Sekda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, H Ambok Tuo dalam rapat tersebut menegaskan, dirinya meminta
perusahaan-perusahaan PMKS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk serius
berikan kontribusi CSR untuk pembangunan 4 rumah dinas camat tersebut.
“Saya minta perusahaan-perusahaan
yang ada di Wilayah ini, serius berkontribusi berikan CSR untuk pembangunan
infrastruktur rumah dinas Camat yang telah disepakati pada rapat-rapat
sebelumnya,” kata Ambok Tuo.
Sekda berujar, mengenai hal-hal
yang menyangkut internal manajemen perusahaan agar bisa dikoordinasikan
dengan Forum CSR.
"Agar tujuan kita semua
segera cepat dapat terealisasi,"ujarnya.*(sofian/KMI)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar