Seksi Pembina SMK Disdik Jabar Rawan Korupsi

Bandung, KMI – Sorotan terhadap perilaku tindak pidana gratifikasi yang diduga dilakukan Kepala seksi Pembina SMK Dinas Pendidikan Jawa Barat, Drs MR M.Pd dengan meminta ‘uang pelicin’ dari kepala SMK swasta se Jawa Barat yang memperoleh dana bantuan hibah dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan Pra Pilkada Gubernur Jabar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I dengan peruntukan biaya pembangunan ruang kelas baru (RKB) berkembang ke arah dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang disinyalir mencapai Milyaran Rupiah.

Beberapa informasi yang dihimpun Modus Investigasi dilapangan ditemukan beberapa kejanggalan, diantaranya adanya dugaan gratifikasi berkisar Rp 6 juta sampai Rp 10 juta persekolah dan bahkan ada diantaranya yang memberikan 25% sampai 30% dari anggaran RKB tersebut.

Selain itu, disinyalir ada permainan main mata antara pihak Seksi Pembina SMK Disdik Jabar dengan beberapa sekolah penerima bantuan hibah ini, dengan memanipulasi persyaratan administrasi sekolah, seolah-olah layak mendapatkan bantuan hibah, padahal administrasi sekolah tersebut diduga fiktif. Seperti yang sudah terjadi di SMK Citra Pembaharuan Jalan Pajajaran Bandung. SMK ini mengontrak di SMK Negereri 12 Bandung yang notabene sekolah milik pemerintah, namun diduga direkayasa oleh Kasi Pembina SMK Disdik Jabar dengan Kepala SMK Citra Pembaharuan sehingga dengan mulus memperoleh bantuan hibah RKB.

Informasinya kejadian di SMK Citra Pembangunan ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun hanya diberi sanksi mengembalikan kerugian Negara tetapi sanksi proses hukumnya tidak jalan.

Tidak jelas sikap Kejati Jabar dengan memberikan sanksi tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, apakah perilaku dugaan pemalsuan administrasi data SMK Citra Pembaharuan ini tidak merupakan tindak pidana, atau sebaliknya kelihaian Kasi Pembina SMK Disdik Jabar, Drs MR, MPd bermain gratifikasi juga tertular kepada pihak Kejati Jabar.

Informasi lainnya, dugaan pemalsuan data administrasi sekolah penerima bantuan dana RKB yang menjurus ke arah fiktif mirip seperti yang terjadi di SMK Citra Pembaharuan, banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Wilayah Cirebon.

Modus Investigasi yang beberapa kali menemui Kepala SMK Citra Pembaharuan terkait sinyalemen ini, tidak pernah berhasil ditemui. Sementara Kasi Pembina SMK Disdik Jabar Drs MR, MPd  kepada Wartawan Modus Investigasi mengakui bahwa hal itu terjadi, namun pelakunya bukan dirinya melainkan pihak lain yang saat ini sedang menjalani proses hukum di PN Tipikor Bandung dan pejabat lainnya yang saat ini menjadi Kepala BPPT Disdik Jabar.

Untuk akurasi pengakuan Drs MR,MPd ini, Modus Investigasi berupaya maksimal menemui Kepala BPPT Disdik Jabar di Jalan Pahlawan Bandung, namun tidak berhasil ditemui. Keterangan beberapa stafnya ada yang mengatakan sedang diluar kantor, tapi yang lainnya mengatakan ada dalam ruangan namun mengunci diri di dalam ruangan.

Seperti yang dilangsir media ini pada edisi 191, SMK se Jawa Barat penerima dana hibah APBD I dari Gubernur Jawa Barat diminta ‘upeti’ oleh Kasi Pembina SMK Disdik Jabar yang diterima Ccp sebagai bendahara Kasi Pembina SMK Disdik Jabar, selanjutnya disetorkan langsung kepada Drs MR,MPd. Upeti ini diterima dengan bervariasi antara Rp 6 juta hingga Rp 10 juta persekolah.

Inspektorat Jabar Tertarik Dugaan Gratifikasi di Seksi Pembina SMK Disdik Jabar

Adanya sorotan terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi Dinas Pendidikan Jabar ini menarik perhatian Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Modus Investigasi yang minta tanggapan dan menyampaikan hal ini ke pihak Inspektorat Jabar, diterima Sekretaris Inspektorat, Toto.

Sekretaris Inspektorat Jabar mengatakan, akan mempelajari dan mendalami dugaan kasus gratifikasi ini, dan bila perlu akan dibentuk tim untuk itu. * ( HaN/Nas)