Apel Kesiapan Operasi Terpadu Penanggulangan Premanisme di Polda Jabar

Bandung, KMI - Bertempat di Lapangan Upacara Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung, Rabu (8/5), digelar Apel Kesiapan Operasi Terpadu Penanggulangan Premanisme di wilayah hukum Polda Jabar. Operasi dilaksanakan mengingat permasalahan premanisme sangat komplek sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama sinergis dalam penanggulangganya.  Apel diikuti oleh anggota TNI, Polri, Den Pom TNI, Dihhub, Kejaksaan dan Sat Pol PP Jabar, dengan dipimpin oleh Gubernur Jabar yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Soemarno, SH. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si., Kasdam III Siliwangi dan Ketua DPRD Jabar. Tema pada apel ini, yakni: ”Melalui operasi terpadu penanggulangan premanisme, kita wujudkan Jawa Barat yang aman dan tentram, dalam rangka mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014”.

Gubernur Jabar dalam sambutannya yang disampaikan Kajati Jabar pada apel tersebut, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, atas upaya Kapolda Jabar beserta aparat stake holders Jawa Barat dan jajarannya, yang telah bersinergis dan berkomitmen dalam upaya penanggulangan premanisme di Jawa Barat ini. Sebagaimana kita maklumi bersama, lanjut Gubernur, bahwa masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah suatu tatanan kondisi dalam masyarakat, yang harus senantiasa diwujudkan, sehingga berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dunia usaha dan kegiatan masyarakat lainnya, dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar.

Dalam kaitan ini, walaupun masalah keamanan dan ketertiban merupakan porsi dan tugas pokok Polri dalam pemeliharaannya, namun mengingat permasalahan kamtibmas yang sedemikian kompleks dan keterbatasan yang ada pada Polri, maka sebagai aparat stake holders, tentunya memiliki perangkat, serta tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi aparat stake holders dan jajarannya, untuk mampu meniadakan segala bentuk potensi ancaman dan gangguan keamanan, sehingga akan terwujud situasi yang aman, damai dan tentram, sebagai salah satu prasyarat kesuksesan pembangunan nasional dan kegiatan masyarakat lainnya. Salah satu ancaman stabilatas keamanan yang akhir-akhir ini telah menjadi issue nasional dan cukup meresahkan masyarakat, adalah maraknya aksi premanisme atau kejahatan jalanan. Hal ini terkait dengan semakin menjamurnya kelompok-kelompok preman, baik yang dilakukan oleh perorangan, maupun yang berkedok organisasi massa maupun kelompok preman jalanan.

Pada dasarnya, premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena gunung es permasalahan sosial, sebagai tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di permukaan. Patut kita akui, bahwa permasalahan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan, merupakan beberapa faktor penyebab maraknya aksi premanisme ini, disamping juga karena faktor perilaku, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum.

Dalam hal ini, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat, senantiasa berupaya meningkatkan sarana dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila masyarakat telah makmur dan sejahtera, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, yang tentunya diharapkan akan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, melalui apel kesiapan operasi terpadu penanggulangan premanisme ini, diharapkan adanya sinergitas diantara aparat stake holders  Jawa Barat, serta adanya pemahaman dan pola tindak yang sama, sehingga upaya penanggulangan premanisme/ kejahatan jalanan, dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tuntas, serta dapat menyentuh sampai akar masalahnya.

Misi dan target yang diharapkan dalam operasi terpadu penanggulangan premanisme ini, diharapkan pada tahun 2013, secara bertahap dapat diminimalisir terjadinya aksi premanisme di Jawa Barat, dan bagi para pelakunya dapat dibina dan didik dengan keterampilan sesuai dengan potensinya. Dalam upaya pembinaan para preman yang terjaring dalam operasi terpadu ini, nantinya akan dilaksanakan pembinaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, dimana mereka akan dididik dan dibekali pengetahuan, seperti tentang bela negara, hukum dan perundang-undangan, keterampilan wira usaha, serta penelusuran bakat dan potensinya, sehingga para preman ini dapat kembali menjalani aktivitas dengan baik, taat hukum, tidak menjadi onar/menimbulkan keresahan di masyarakat, serta dapat berwira usaha mandiri, ataupun bekerja sesuai dengan kompetensinya. Harapan kita semua, pada tahun 2014 mendatang, Jawa Barat akan terbebas dari aksi premanisme, hal ini juga merupan salah satu cipta kondisi, menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2014.*(HaN/Humas/Polda Jabar).